"Karena bosnya naik KA atau naik sepeda, anak buahnya malu. Kita masih ada budaya paternalistik. Biasakanlah hari Jumat atau akhir pekan, atau hari Senin bisa naik kereta api. Rasakan itu menjadi kebijakan, perlu berempati dengan warga yang bergelut dan berjuang meninggalkan kendaraan pribadinya," ujar pengamat transportasi dan tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (23/12/2011).
Selain bisa merasakan empati, pejabat yang naik transportasi umum akan memiliki hubungan yang lebih baik dan akrab dengan warga, seperti tidak berjarak.
"Pejabat bisa turun seminggu dua minggu sekali, seperti itu. Orang pasti akan merasa hormat karena ada contoh. Kita itu nggak ada contoh," jelas Yayat.
Yayat menyayangkan masih minimnya para pejabat di negeri ini yang naik angkutan umum dan berempati dengan warganya. Yayat yang juga pengguna KRL dari Bogor ini belum pernah mendapati pejabat negara atau bahkan petinggi PT Kereta Api Indonesia (KAI) naik kereta.
"Jarang, jarang saya lihat (pejabat negara naik KRL), bahkan direksi KAI atau Dirjen Kereta Api. Mereka jarang naik KA, pejabat-pejabat di situ ngomong doang. Kalau ada pejabat itu contoh keteladanan," ujar dia.
Bila direksi PT KAI naik KRL setiap hari, maka Yayat yakin banyak perbaikan di sektor kereta api. "Karena dipantau pengawasannya setiap hari Jabodetabek bisa tertib, rapi dan lebih baik," imbuhnya.
Yayat mencontohkan, para pejabat itu akan merasakan stasiun yang kacau, kumuh seperti di Stasiun Bogor, kemudian melihat pemukiman-pemukiman kumuh di pinggir jalan rel. Dengan melihat dan merasakan, para pejabat itu akan bisa menemukan solusi terbaik.
Apakah signifikan dampaknya, bila semua pejabat naik transportasi umum untuk mengurangi kemacetan? "Iya, signifikan."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar